Bangkitpos.id, Lampung Selatan— Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan meminta Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih selektif menentukan prioritas anggaran dalam pembahasan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pesan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan PPAS bersama Dinas Komdigi di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung Selatan, Selasa (11/8/2026).
Rapat membahas sejumlah kebutuhan Komdigi, mulai dari perangkat teknologi informasi, server, komputer, kamera, drone, fasilitas radio, produksi konten, tenaga ahli hingga penguatan keamanan siber.
Komisi I menilai kebutuhan tersebut penting, namun harus disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Jenggis Haikal, mengatakan kebutuhan yang disampaikan Komdigi memiliki dasar. Namun, ia meminta agar pengadaan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
“Yang sudah dijelaskan memang banyak dan betul. Tetapi kalau semuanya dianggap mendesak, kita juga harus melihat kemampuan anggaran. Yang benar-benar mendesak kita prioritaskan terlebih dahulu,” ujar Jenggis.
Menurutnya, pengadaan dapat dilakukan secara bertahap. Perangkat yang paling dibutuhkan dapat didahulukan, sementara kebutuhan lainnya dipersiapkan pada penganggaran berikutnya.
“Misalnya drone dulu, kamera dulu, kemudian laptop. Yang lainnya nanti. Jadi tidak semuanya harus sekaligus,” tegasnya.
Jenggis menilai langkah tersebut penting agar belanja pemerintah daerah tetap terukur dan tidak mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komdigi Lampung Selatan Hendry Kurniawan menjelaskan, pihaknya tengah melakukan penataan untuk memperkuat komunikasi publik dan pelayanan informasi pemerintah daerah.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah menjadikan gedung di depan kompleks DPRD Lampung Selatan sebagai pusat informasi.
Gedung tersebut akan digunakan tim pemberitaan, Halo LamSel dan tim konten.
“Jadi nanti ada tim berita, tim Halo Lamsel dan tim konten yang akan berkantor di depan. Kita ingin menjadikan gedung itu sebagai pusat informasi,” kata Hendry.
Menurut Hendry, pusat informasi tersebut diharapkan menjadi ruang kerja terpadu untuk mendukung pemberitaan, pelayanan informasi publik dan produksi konten pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Hendry juga memaparkan keterbatasan sarana teknologi yang dimiliki Komdigi.
Sejumlah pegawai disebut masih menggunakan perangkat pribadi untuk menunjang pekerjaan. Karena itu, dinas mengusulkan pengadaan berbagai perangkat, seperti server, komputer, laptop, kamera, drone, perangkat radio, webcam, tablet, monitor dan router.
Salah satu kebutuhan yang dinilai penting adalah pembaruan server yang telah digunakan sejak 2013.
“Server kita masih menggunakan server tahun 2013. Karena itu kita membutuhkan pembaruan agar sistem bisa berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Selain perangkat keras, Komdigi juga mengusulkan penguatan keamanan siber melalui dukungan tenaga ahli bidang programmer dan cyber security.
Komdigi juga berencana memperkuat produksi konten untuk memperkenalkan potensi Lampung Selatan.
Sejumlah video akan mengangkat identitas daerah, budaya dan pariwisata, antara lain Emas Lampung Selatan, Indonesia Raya dan Wonderful Lampung Selatan.
Produksi konten juga diarahkan agar dapat digunakan dalam jangka panjang, termasuk disiapkan untuk menjangkau masyarakat internasional.
Penguatan kemampuan sumber daya manusia turut dilakukan melalui rencana pelatihan jurnalistik bagi tim radio, tim konten dan insan media.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Edi Waluyo menegaskan, pembahasan PPAS harus memastikan setiap usulan benar-benar masuk dalam skala prioritas.
Menurutnya, kebutuhan perangkat daerah harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Yang sudah masuk dalam rencana prioritas harus bisa kita cover sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Edi.
Ia menegaskan, kebutuhan yang belum dapat direalisasikan tidak berarti diabaikan, tetapi dapat direncanakan secara bertahap melalui penganggaran berikutnya.
Rapat kemudian ditutup setelah Komisi I dan Dinas Komdigi membahas berbagai kebutuhan dan usulan anggaran.
Pembahasan tersebut memperlihatkan dua kebutuhan yang harus berjalan beriringan: transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan disiplin anggaran agar setiap belanja benar-benar tepat sasaran.
Bagi DPRD, ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya anggaran yang terserap, tetapi seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat Lampung Selatan.
Herman Bangkit
Follow me!
