Bangkitpos.id, Sidoarjo, – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, tertib, serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Subandi saat melakukan peninjauan langsung ke SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan sehari setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam diduga mengalami keracunan pada Selasa (1/9/2026) petang.
Dalam kunjungan tersebut, Subandi didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing. Turut hadir Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Evaluasi Perizinan SPPG
Pasca kejadian tersebut, Pemkab Sidoarjo langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Hasil koordinasi tersebut menunjukkan terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo, dengan 153 SPPG telah beroperasional. Namun, Pemkab Sidoarjo menemukan 21 SPPG yang belum mengajukan permohonan izin.
Temuan tersebut telah disampaikan kepada BGN pusat. Pemkab Sidoarjo meminta pengawasan terhadap seluruh SPPG diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi.
Meski menjadi lokasi yang mendapat perhatian setelah dugaan keracunan tersebut, Subandi memastikan SPPG Kalitengah telah mengantongi izin.
Menurutnya, kewenangan untuk memberikan sanksi maupun menghentikan operasional SPPG berada pada Badan Gizi Nasional.
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo Tegaskan Dukungan terhadap Program MBG
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program pemerintah pusat.
Namun, dukungan tersebut menurutnya harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik, pengawasan ketat, serta pemenuhan standar keamanan makanan.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegas Subandi.
Ia juga menyatakan bahwa mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan maupun evaluasi program MBG.
“Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” ujarnya.
Ratusan Santri Telah Mendapat Penanganan Medis
Di tengah proses evaluasi SPPG, Pemkab Sidoarjo memastikan penanganan terhadap para santri yang mengalami dugaan keracunan menjadi prioritas.
Dinas Kesehatan Sidoarjo terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan medis secara optimal.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB yang disampaikan Bupati Subandi, sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis.
Dari jumlah tersebut, 457 santri telah diperbolehkan pulang, sementara 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien masih dalam observasi.
Para santri yang masih menjalani perawatan tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. Di antaranya RS Siti Hajar sebanyak 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St. Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, serta RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.
Pemkab Sidoarjo menyatakan koordinasi dengan BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan perangkat daerah terkait akan terus dilakukan untuk memantau kondisi para santri serta memastikan proses penanganan berjalan dengan baik.
SPPG Kalitengah Disuspend Sementara
Sementara itu, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam.
BGN Provinsi Jawa Timur kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan. Hasil pemeriksaan awal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat.
Sebagai langkah awal, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara. BGN juga telah menerbitkan surat suspensi terhadap dapur tersebut.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh.
Selanjutnya, tim investigasi BGN pusat akan turun untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah, apakah masuk kategori ringan atau berat.
Selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG Kalitengah dihentikan sementara.
Penyebab Keracunan Masih Diinvestigasi
Terkait penyebab dugaan keracunan, BGN belum dapat memastikan bahan makanan tertentu sebagai penyebab kejadian.
Teguh menegaskan proses investigasi masih berlangsung dan bahan yang diduga menjadi penyebab kejadian masih dalam pendalaman.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya.
Ia juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat MBG.
“Informasi tersebut tidak benar,” tegas Teguh.
BGN menyebut SPPG Kalitengah selama ini menyalurkan makanan kepada sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Berdasarkan data BGN, distribusi dari SPPG tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi makanan per hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren.
Hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah sekaligus bahan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo.
BGN memastikan pengawasan akan diperkuat agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, insiden tersebut menjadi perhatian serius terhadap pentingnya keamanan pangan, tata kelola dapur, hingga pengawasan distribusi makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Pemerintah daerah pun menegaskan, dukungan terhadap program nasional harus berjalan beriringan dengan evaluasi dan pembenahan apabila ditemukan kekurangan di lapangan.
Susy
Follow me!
