Bangkitpos.id, Surabaya, —
Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur yang menilai penggunaan anggaran Pansus diduga tidak berbanding lurus dengan output yang dihasilkan.
Sorotan tersebut mencuat seiring belum terlihatnya capaian signifikan dari kerja Pansus BUMD sejak dibentuk pada akhir 2025. Padahal, pembentukan pansus ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai yang tidak sedikit.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan efektivitas kerja Pansus, terutama jika anggaran yang telah digelontorkan tidak menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur.
“Anggaran besar sudah digunakan, tetapi hasil evaluasi terhadap kinerja BUMD belum tampak nyata. Ini menimbulkan kesan pemborosan,” ujarnya.
✅Studi Banding hingga Rapat Dinilai Minim Substansi
Dalam temuannya, MAKI Jatim menyoroti sejumlah kegiatan Pansus, mulai dari studi banding ke berbagai provinsi hingga pelaksanaan rapat di sejumlah lokasi.
Kegiatan tersebut dinilai lebih bersifat seremonial dan belum menunjukkan output konkret yang dapat dijadikan dasar perbaikan BUMD di Jawa Timur.
Tak hanya itu, rapat yang digelar di hotel selama beberapa hari juga menjadi perhatian.
MAKI menilai kegiatan tersebut menyerap anggaran cukup besar, namun tidak diikuti dengan hasil rekomendasi yang jelas.
Berdasarkan pemantauan internal MAKI, pembahasan dalam sejumlah agenda Pansus disebut belum menyentuh substansi persoalan utama yang dihadapi BUMD.
✅Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Pansus BUMD DPRD Jatim seharusnya mampu memberikan rekomendasi strategis terhadap tata kelola perusahaan daerah.
Namun, hingga kini, hasil kerja tersebut dinilai belum optimal.
Padahal, pembentukan Pansus BUMD sendiri dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan dalam pengelolaan perusahaan daerah, termasuk kinerja anak perusahaan yang mengalami penurunan akibat masalah manajemen.
Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran publik bahwa kerja pansus belum sepenuhnya menjawab akar persoalan.
✅Desak Transparansi dan Akuntabilitas
MAKI Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran Pansus. Mereka mendesak DPRD Jawa Timur untuk membuka laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara rinci kepada publik.
Jika permintaan tersebut tidak diindahkan, MAKI menyatakan siap menempuh jalur hukum, termasuk melalui sengketa informasi publik.
Selain itu, MAKI menilai adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pansus sebagai bentuk lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas.
“Laporan masyarakat seharusnya menjadi bahan utama evaluasi. Jika diabaikan, ini patut dipertanyakan,” tegas Heru.
✅Ujian Integritas DPRD Jatim
Sorotan terhadap Pansus BUMD ini menjadi ujian serius bagi DPRD Jawa Timur dalam menjaga kepercayaan publik.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang nyata.
MAKI memastikan akan terus mengawal persoalan ini secara kelembagaan. Investigasi lanjutan pun disiapkan untuk menelusuri kemungkinan adanya ketidakefisienan hingga dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Anggaran publik harus selaras dengan kualitas kinerja. Jika tidak, ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut akuntabilitas kepada rakyat,” pungkasnya.
Susy
Follow me!
