Bangkitpos.id, Lampung Selatan – Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada
Selasa, (10/3/2026) kembali memicu banjir di sejumlah titik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya empat kecamatan terdampak cukup serius, yakni Kecamatan Jati Agung, Natar, Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari.
Luapan air di beberapa wilayah tersebut dilaporkan merendam permukiman warga serta lahan produktif masyarakat. Kondisi ini juga sempat mengganggu aktivitas harian warga, terutama di kawasan yang menjadi jalur mobilitas utama masyarakat.
Menanggapi kondisi yang terus berulang hampir setiap tahun tersebut, Ketua Umum PC IMM Lampung Selatan, Meysur Cindy Ahmad Syarif, menyampaikan kritik terhadap pola penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.
Menurutnya, langkah yang dilakukan selama ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.
“Fenomena banjir di Jati Agung hingga Natar ini bukan hal baru. Ini sudah menjadi persoalan tahunan. Namun kita melihat pola penanganan Pemkab masih seperti pemadam kebakaran, baru bergerak saat air sudah masuk ke rumah warga. Memang benar bantuan logistik datang saat banjir terjadi, tetapi itu bukan solusi dari akar masalah,” tegas Meysur.
Ia menilai masyarakat tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi yang sama setiap tahun. Bantuan darurat memang penting dalam kondisi bencana, namun tidak dapat dijadikan solusi utama tanpa adanya upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.
Meysur menambahkan, berdasarkan sejumlah temuan di wilayah Tanjung Bintang dan Tanjung Sari, luapan air kerap dipicu oleh sistem drainase yang tidak memadai serta pendangkalan sungai yang belum ditangani secara maksimal.
“Kita membutuhkan langkah paten, bukan sekadar seremonial pembagian bantuan logistik setiap kali banjir datang. Pemerintah daerah harus berani melakukan audit besar-besaran terhadap tata ruang wilayah serta sistem drainase yang terintegrasi di empat kecamatan terdampak ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar anggaran daerah tidak hanya difokuskan pada penanggulangan dampak bencana, sementara sumber persoalan banjir tidak pernah disentuh melalui pembangunan infrastruktur mitigasi yang nyata.
Untuk itu, PC IMM Lampung Selatan mendorong Pemkab segera menyusun masterplan penanggulangan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman banjir setiap musim hujan.
“Normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta pembenahan sistem drainase terpadu harus menjadi prioritas.
Masyarakat di wilayah penyangga seperti Jati Agung dan Natar sangat menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah,” pungkas Meysur.
Dengan adanya perencanaan jangka panjang yang terukur, diharapkan persoalan banjir tahunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat ditangani secara lebih efektif dan tidak lagi menjadi ancaman rutin bagi masyarakat.
Herman Bangkit
Follow me!
