Bangkitpos.id, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan capaian membanggakan di sektor kesehatan. Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah ini telah mencapai 99,91 persen, sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkelanjutan tanpa terkendala status kepesertaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan capaian tersebut bahkan telah melampaui indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan untuk kategori UHC Prioritas, yakni cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sedikitnya 80 persen.
“Periode Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 99,91 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,18 persen. Capaian tersebut telah memenuhi parameter UHC Prioritas,” ujar Hendry dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebanyak 1.146.074 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.145.098 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN, sementara peserta aktif mencapai 930.390 jiwa.
Menurut Hendry, status UHC Prioritas memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap memiliki kesempatan memperoleh perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui program UHC Prioritas, kepesertaan JKN dapat diaktifkan saat masyarakat membutuhkan layanan di fasilitas kesehatan, baik setelah menjalani perawatan di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlangsungan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran pembayaran iuran JKN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sebesar Rp49,62 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Hasil pemutakhiran data hingga Juni 2026 menunjukkan jumlah peserta PBPU Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungan Pemkab Lampung Selatan mencapai 197.208 jiwa.
Sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan jumlah peserta dan kebutuhan pembayaran iuran, pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan alokasi anggaran melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan penambahan tersebut, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp87,62 miliar.
Pengalokasian anggaran tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang ditandatangani pada 26 Juni 2026. Kesepakatan itu menjadi dasar penyelenggaraan JKN bagi peserta PBPU dan bukan pekerja guna mempertahankan status UHC Prioritas di Kabupaten Lampung Selatan.
Hendry Kurniawan menegaskan, penyesuaian anggaran merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Dengan tetap terjaganya status UHC Prioritas, masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan. Kepesertaan JKN dapat diaktifkan sesuai ketentuan saat dibutuhkan, sementara keberlangsungan pelayanan kesehatan serta pendanaan kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga tetap terjamin,” tegas Hendry Kominfo Lampung Selatan.
Secara nasional, pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 98,6 persen pada 2027 dan meningkat menjadi 99 persen pada 2029. Dengan capaian 99,91 persen saat ini, Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berhasil melampaui target nasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Herman Bangkit
Follow me!
