Bangkitpos.id, Sidoarjo, – Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., mendorong Forum Corporate Social Responsibility (CSR) agar berperan aktif dalam mengatasi persoalan pengangguran sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Dengan jumlah perusahaan yang mencapai sekitar 6.000 unit, Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan kontribusi dunia usaha bagi kesejahteraan masyarakat.
Penguatan peran Forum CSR tersebut dibahas dalam audiensi bersama jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, Senin (26/10/2026), di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sidoarjo menekankan pentingnya pengelolaan CSR melalui mekanisme satu pintu, mulai dari penyaluran bantuan hingga pelaporan kegiatan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Subandi menegaskan, penguatan pengelolaan CSR menjadi semakin penting di tengah berkurangnya dana transfer ke kas daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu membuka peluang pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar program pembangunan prioritas tetap berjalan optimal.
“Kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi.
Menurutnya, keberadaan ribuan perusahaan di Sidoarjo merupakan potensi strategis yang harus dikelola secara terarah. Kontribusi CSR diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi untuk Sidoarjo. Potensi ini harus kita kelola bersama agar program CSR benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Dorong Sinergi CSR dan Pembangunan Infrastruktur
Subandi meminta agar pelaksanaan program CSR diselaraskan dengan agenda pembangunan Pemkab Sidoarjo, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) perlu diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, dukungan perusahaan dapat diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah dan perusahaan. Salah satu skema yang dapat dibahas adalah komposisi dukungan 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari CSR.
Namun, skema tersebut masih perlu dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan program serta kemampuan masing-masing pihak.
“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
CSR Diharapkan Bantu Tekan Pengangguran
Selain pembangunan infrastruktur, persoalan ketenagakerjaan menjadi perhatian Bupati Subandi. Tingginya angka pengangguran di Sidoarjo dinilai membutuhkan komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.
Subandi berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sidoarjo turut membuka kesempatan kerja bagi warga lokal, sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri dan banyaknya perusahaan semestinya dapat memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat.
“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Dorongan tersebut menempatkan sinergi pemerintah dan dunia usaha sebagai salah satu langkah penting dalam memperluas kesempatan kerja. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, kebutuhan tenaga kerja perusahaan diharapkan dapat diselaraskan dengan peluang kerja bagi masyarakat Sidoarjo.
Forum CSR Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Subandi juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan yang terpadu, termasuk penataan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah.
Penempatan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik harus direncanakan secara terintegrasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Forum CSR harus diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Forum CSR diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan atau pertemuan formal. Forum ini perlu menjadi ruang koordinasi yang efektif untuk menyatukan program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua Forum CSR, Herti, menyampaikan bahwa forum tersebut dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Ia berharap tata kelola CSR dapat berjalan lebih baik dan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan dengan pemerintah daerah.
“Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
Dengan potensi sekitar 6.000 perusahaan, optimalisasi CSR di Sidoarjo diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan kesempatan kerja.
Tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi satu pintu tersebut berjalan efektif, pembagian peran antarpihak dirumuskan secara jelas, dan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Susy
Follow me!
