Bangkitpos.id, Surabaya, – Suhu politik Jawa Timur makin memanas. LSM Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (G-APKM) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan 21 tersangka kasus megakorupsi dana hibah Jatim. Publik sudah terlalu lama dibuat menunggu, sementara para tersangka masih bebas berkeliaran seolah kebal hukum hilir mudik melakukan sarasehan menggunakan anggaran negara.
Juned st, Presiden G-APKM, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendatangi langsung Gedung Merah Putih, markas KPK di Jakarta, untuk menyerahkan bukti tambahan. “Kalau KPK serius, bukan hanya 21 tersangka yang harus ditahan. Kami menduga Gubernur Jawa Timur juga ikut terlibat. Ia wajib diperiksa, ditersangkakan, dan ditangkap,” tegasnya lantang, 12/09/2025.
Pernyataan ini sontak menyulut kehebohan publik. Dugaan keterlibatan orang nomor satu di Jawa Timur bukan sekadar gosip murahan, melainkan bom waktu yang bisa mengguncang stabilitas politik daerah. LSM,G-APKM menilai, bila KPK benar-benar menelusuri, maka skandal hibah ini bisa membuka siapa sebenarnya otak besar di balik permainan anggaran.
Lebih jauh, Juned st memperingatkan keras, “Bila KPK tidak bertindak cepat, maka kami akan perintahkan semua gubernur G-APKM se-Indonesia untuk membawa massa dari provinsi masing-masing menggeruduk Gedung Merah Putih. Ini bukan ancaman kosong, ini bentuk solidaritas rakyat terhadap penegakan hukum yang mandek.”
Ancaman tersebut membuat isu hibah Jatim melebar ke skala nasional. Sorotan kini tertuju pada keberanian KPK untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat, atau justru memilih aman dengan membiarkan kasus ini mengendap di meja birokrasi.
Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah, desakan LSM G-APKM dan rakyat Jawa Timur menjadi pukulan telak. Jika KPK gagal menunjukkan taringnya, maka gelombang protes yang lebih besar berpotensi meletus, mengguncang tidak hanya Jawa Timur, tapi juga seluruh Indonesia. ( MH )
Susy
Follow me!
