Bangkitpos.id, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab, Dr. Tri Umaryani, S.P., M.Si, menegaskan pentingnya transparansi, sinergi, dan pemahaman mekanisme kerja sama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dipimpin langsung oleh Tri Umaryani dan digelar di Aula Rajabasa, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta para camat serta para tamu undangan setempat.
Mewakili Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto,S.Sos.,M.M. Asisten Ekobang Tri Umaryani, menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah kecamatan hingga lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Gapoktan.
“Camat harus ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat dan lembaga desa. Ini peluang ekonomi berkelanjutan jika dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program MBG yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang besar bagi desa untuk terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan. Perputaran anggaran program ini bahkan mencapai lebih dari Rp4 miliar per hari, sekitar Rp116 miliar per bulan, hingga Rp1,3 triliun per tahun.
Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi penggerak signifikan ekonomi desa sekaligus menekan angka kemiskinan. Desa didorong untuk mampu memenuhi kebutuhan bahan baku MBG, seperti sayuran dan komoditas pangan lainnya.
“Jika kebutuhan seperti selada belum tersedia, ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mulai budidaya secara mandiri dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Tri Umaryani juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Perangkat daerah diharapkan melakukan pembinaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari pendampingan kebutuhan SPPG, pembinaan KDMP oleh koperasi, hingga penguatan BUMDes oleh Dinas PMD.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kerja sama harus dilandasi prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan standar kualitas dan harga yang telah ditetapkan.
“Selain itu, aspek hukum dalam kerja sama harus diperhatikan secara serius agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Dapur MBG Lampung Selatan, Alfarizi, menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta koordinasi yang solid antar seluruh pihak yang terlibat.
Ia mengingatkan agar setiap tahapan kerja sama, khususnya terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS), disosialisasikan sejak awal kepada mitra, yayasan, dan pelaku usaha agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Jangan sampai mitra belum mendapatkan penjelasan, tiba-tiba sudah masuk tahap PKS. Ini harus disampaikan sejak awal agar semua pihak siap,” ujarnya.
Alfarizi juga menegaskan bahwa sistem pengelolaan anggaran dalam program SPPG berjalan secara ketat, terukur, dan diawasi langsung oleh pusat. Seluruh transaksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pembayaran, wajib melalui proses verifikasi.
“Semua tercatat dan diawasi. Mulai dari bahan baku masuk, harga, hingga pembayaran, semuanya harus jelas dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Terkait harga bahan baku, ia menyebut pihaknya tetap mengacu pada pagu anggaran yang telah ditetapkan, namun membuka ruang komunikasi dengan mitra untuk mencari solusi terbaik di lapangan.
“Kami tidak bisa memaksakan harga di luar batas anggaran, tetapi komunikasi tetap terbuka agar tidak merugikan semua pihak,” jelasnya.
Ia juga meluruskan persepsi masyarakat terkait penggunaan anggaran program MBG yang kerap disalahartikan.
“Anggaran tidak harus dihabiskan. Penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, dan setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Dengan penguatan koordinasi, transparansi, serta komitmen bersama, program SPPG MBG di Lampung Selatan diharapkan mampu berjalan optimal, memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.
Herman Bangkit
Follow me!
