Rencana Pembangunan
Oleh: Pety Yeni
Mahasiswa Ekonomi Syari’ah STAI YASBA Kalianda
OPINI | Rabu, 28 OKTOBER 2026
Bangkitpos.id, Kalianda, Lampung Selatan – Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kemajuan suatu negara maupun daerah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemerintah menetapkan prioritas, program, serta target pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama adalah: apakah perencanaan pembangunan tersebut benar-benar telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau justru masih lebih banyak berorientasi pada pemenuhan administrasi dan program pemerintah?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Lebih dari itu, pembangunan seharusnya mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
1. Perencanaan Pembangunan Tidak Boleh Berhenti sebagai Dokumen
RPJMN dan RPJMD pada dasarnya merupakan pedoman strategis bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Keduanya harus menjadi dasar bagi penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan.
Akan tetapi, dalam praktiknya, perencanaan pembangunan terkadang masih menghadapi kesenjangan antara apa yang direncanakan dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Program dapat terlihat baik dalam dokumen, tetapi belum tentu menjadi solusi bagi persoalan yang terjadi di lapangan.
Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat, dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, serta permasalahan yang dihadapi setiap wilayah.
2. RPJMN dan RPJMD Harus Memiliki Keterkaitan yang Kuat
RPJMN sebagai arah pembangunan nasional perlu menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD. Namun, keselarasan tersebut tidak berarti bahwa seluruh program harus diterapkan secara seragam di setiap daerah.
Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, pemerintah daerah perlu menerjemahkan arah pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya.
Pembangunan yang efektif membutuhkan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Keterkaitan RPJMN dan RPJMD tidak hanya terlihat dalam kesamaan dokumen perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata.
3. Masyarakat Harus Menjadi Bagian dari Proses Perencanaan
Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan di wilayahnya.
Namun, partisipasi masyarakat seharusnya tidak berhenti pada kegiatan menyampaikan usulan. Aspirasi yang disampaikan perlu dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan prioritas pembangunan.
Masyarakat merupakan pihak yang paling memahami persoalan di lingkungannya. Mereka mengetahui kondisi jalan yang rusak, kebutuhan irigasi bagi petani, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, hingga persoalan pendidikan dan ekonomi yang dihadapi sehari-hari.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan benar-benar membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, program yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan warga.
4. Perencanaan Harus Berorientasi pada Hasil
Pembangunan tidak cukup dinilai dari seberapa banyak proyek yang dilaksanakan atau seberapa besar anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat.
Misalnya, pembangunan jalan tidak hanya dinilai dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya memperlancar mobilitas warga, menekan biaya transportasi, serta mempermudah distribusi hasil pertanian dan perdagangan.
Begitu pula dengan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, pertumbuhan usaha, dan kemampuan pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya.
Dengan orientasi pada hasil, pemerintah dapat menilai apakah program yang dijalankan benar-benar efektif atau masih perlu diperbaiki.
5. Konsistensi Menjadi Tantangan Utama
Persoalan lain dalam pembangunan adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
Perencanaan yang telah disusun dengan baik akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh penganggaran yang sesuai dan pelaksanaan yang konsisten. Sebaliknya, program yang dilaksanakan tanpa keterkaitan dengan prioritas pembangunan berisiko tidak memberikan dampak yang optimal.
Pemerintah perlu memastikan bahwa program yang masuk dalam dokumen perencanaan benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui hambatan, mengukur capaian, serta menentukan langkah perbaikan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan tidak sekadar menjadi dokumen formal, melainkan pedoman yang dijalankan secara nyata.
6. Perencanaan Pembangunan Harus Adaptif
Kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah dapat berubah seiring waktu. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tantangan yang muncul.
Perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, persoalan lingkungan, hingga perkembangan teknologi dapat memengaruhi prioritas pembangunan. Pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan program tanpa mengabaikan tujuan utama yang telah ditetapkan.
Perencanaan yang adaptif bukan berarti mengubah arah pembangunan tanpa dasar, melainkan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan, kondisi aktual, serta hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lampung Selatan sebagai Contoh
Kabupaten Lampung Selatan memiliki posisi strategis sebagai wilayah yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatra melalui Pelabuhan Bakauheni. Daerah ini juga memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan industri.
Potensi tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Kebutuhan masyarakat di desa-desa juga perlu mendapat perhatian yang seimbang.
Infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, akses internet, listrik, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pasar, pendidikan, dan kesehatan, merupakan kebutuhan penting yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan infrastruktur juga perlu diikuti dengan penguatan ekonomi lokal. Pelaku UMKM, misalnya, tidak cukup hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan pengelolaan usaha, legalitas, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, digitalisasi, akses pasar, serta kemitraan yang adil.
Keberhasilan pembangunan di Lampung Selatan seharusnya dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, menurunnya biaya transportasi, serta membaiknya akses terhadap pelayanan publik.
Selain itu, keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam proses pembangunan juga perlu diperhatikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
Partisipasi dan Realitas di Lapangan
Agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara dokumen perencanaan dan kondisi di lapangan.
Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang perlu ditindaklanjuti dengan penentuan prioritas yang jelas. Pemerintah juga perlu menjelaskan usulan yang dapat diakomodasi, yang harus ditunda, maupun yang belum dapat dilaksanakan beserta pertimbangannya.
Dalam pembangunan infrastruktur, koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pemerintah provinsi juga penting, terutama karena kewenangan pengelolaan jalan dan infrastruktur tertentu dapat berbeda.
Di bidang pelayanan dasar, perhatian perlu diberikan kepada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, akses internet, transportasi umum, dan layanan pendidikan. Kebutuhan setiap wilayah harus dipahami agar kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada pemerataan program, tetapi juga pada pemerataan manfaat.
Perencanaan pembangunan juga perlu memperhitungkan risiko bencana dan persoalan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, abrasi, perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta perlindungan ekosistem pesisir. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.
Mengukur Keberhasilan dari Manfaatnya
Pada akhirnya, keberhasilan RPJMN dan RPJMD harus dinilai dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa target pembangunan dapat diukur, pelaksanaannya dapat dipantau, dan hasilnya dapat dievaluasi secara terbuka.
Indikator keberhasilan tidak hanya berupa jumlah program yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Apakah pendapatan warga meningkat? Apakah lapangan kerja semakin terbuka? Apakah akses pelayanan publik semakin mudah? Apakah UMKM berkembang? Apakah masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan memperoleh pelayanan yang layak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pembangunan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Penutup
RPJMN dan RPJMD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan nasional dan daerah. Namun, kualitas perencanaan tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen atau banyaknya program yang disusun.
Perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi publik, memiliki keterkaitan yang kuat antara perencanaan dan penganggaran, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara nyata.
Dalam konteks Kabupaten Lampung Selatan, potensi daerah yang besar perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebab, pembangunan yang berhasil bukan sekadar pembangunan yang selesai dilaksanakan, melainkan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Herman Bangkit
Follow me!
