Bangkitpos.id, Lampung Selatan – Program penghargaan Lomba Desa HELAU (Hebat, Elok, Asri, dan Unggul) di Kabupaten Lampung Selatan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp10 miliar menjadi perhatian DPRD. Bukan hanya besaran penghargaan bagi desa berprestasi, mekanisme pelaksanaan pembangunan hingga peluang keterlibatan kontraktor lokal turut menjadi sorotan.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Merik Havit, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Banggar DPRD Lampung Selatan, Jumat (6/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, jajaran Bappeda, anggota DPRD, unsur TAPD, para camat se-Kabupaten Lampung Selatan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, Merik Havit meminta penjelasan Sekda Supriyanto mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan yang menjadi bagian dari reward Lomba Desa HELAU. Ia mempertanyakan apakah pekerjaan nantinya dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau melalui pihak ketiga.
Tak hanya itu, Merik juga menyoroti peluang keterlibatan kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi desa penerima penghargaan, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.
Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal, perputaran anggaran melalui pembelian material, pemanfaatan tenaga kerja, serta aktivitas usaha lainnya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lampung Selatan.
Selain menyoroti penghargaan pembangunan desa, Merik Havit juga mengusulkan agar camat yang wilayahnya berhasil masuk dalam jajaran lima besar (top 5) Lomba Desa HELAU mendapatkan apresiasi berupa hadiah umrah.
Menurut Merik, keberhasilan desa dalam mengikuti program HELAU tidak terlepas dari peran camat yang turut bekerja mendampingi, melakukan pembinaan, serta memonitor perkembangan desa-desa di wilayah masing-masing.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan pendampingan para camat di lapangan. Sekaligus diharapkan menjadi penyemangat agar mereka terus meningkatkan kinerja dalam mendorong kemajuan desa.
Menanggapi pembahasan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menjelaskan bahwa pengumuman pemenang Lomba Desa HELAU akan dilakukan pada malam puncak Lamsel Fest 2026.
Supriyanto menerangkan, penghargaan yang disiapkan bukan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah desa, melainkan berupa alokasi anggaran pembangunan berdasarkan peringkat yang diperoleh.
Adapun besaran alokasi penghargaan tersebut yakni juara pertama sebesar Rp1 miliar, juara kedua Rp700 juta, juara ketiga Rp500 juta, serta juara keempat dan kelima masing-masing Rp400 juta.
Sementara itu, desa yang menempati peringkat keenam hingga ke-40 masing-masing memperoleh alokasi pembangunan sebesar Rp200 juta. Dengan skema tersebut, total anggaran penghargaan Lomba Desa HELAU mencapai Rp10 miliar.
Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan reward Lomba Desa HELAU dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
Sementara itu, pekerjaan pembangunan akan dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan/kontraktor yang ditetapkan sebagai pelaksana melalui proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Terkait jenis pembangunan, Supriyanto menjelaskan bahwa penggunaan anggaran tidak harus selalu diarahkan untuk pembangunan jalan lingkungan. Bagi desa yang tidak memiliki kebutuhan pembangunan jalan, anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan irigasi, drainase, maupun infrastruktur lainnya yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat.
Dengan demikian, jenis pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa agar alokasi penghargaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penjelasan Sekda tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai besaran alokasi penghargaan dan skema pelaksanaan pembangunan Desa HELAU. Di sisi lain, pertanyaan Merik Havit mengenai peluang kontraktor lokal menjadi perhatian yang patut dicermati dalam proses pelaksanaan program tersebut.
Transparansi pengadaan, kesempatan usaha yang sesuai ketentuan, serta kualitas hasil pembangunan menjadi aspek penting agar anggaran daerah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal.
Adapun lima desa yang masuk dalam jajaran peringkat teratas Lomba Desa HELAU yakni Desa Hargo Pancoran, Kecamatan Rajabasa Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan Desa Way Kalam, Kecamatan Penengahan Desa Sumber Sari, Kecamatan Sragi serta Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram.
Program penghargaan Desa HELAU dengan total alokasi Rp10 miliar tersebut bukan sekadar tentang besaran hadiah yang diterima desa. Lebih dari itu, pelaksanaannya menjadi perhatian terkait bagaimana anggaran publik dikelola, bagaimana pembangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta sejauh mana manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat Lampung Selatan.
Herman Bangkit
Follow me!
